Kamis, 19 Maret 2009

MAKALAH PPKN

DAFTAR ISI

A. Pendahuluan ………………………………………………….. 2
B. Tujuan ………………………………………………………… 3
C. Ekonomi Indonesia .............................................................. …. 5
D. Peran Pemerintah ……………………………………………. 13
E. Penutup ……………………………………………….... ……. 16
Referensi ………………………………………………………… 19














PENDAHULUAN
Pada masa pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini sangatlah memerlukan pemikiran yang lebih matang, tidak stabilnya polotik di Indonesia sangat mempengaruhi perubahan perekonomian. Merespon berbagai tuntutan dan perubahan dalam era global serta implementasi otonomi daerah yang akan berdampak pada peradaban perekonomian di Indonesia umumnya dan daerah pada khususnya. Maka seharusnya pemerintah perlu penyusunan program jangka panjang ataupun menengah untuk menghadapi perubahan-perubahan perokonomian tersebut.
Sayang sekali bila bangsa ini harus terus-menerus mencari momentum tanpa bias memanfaatkan momentum yang sebenarnya sudah tercipta dan ada di depan mata. Situasi sekarang semestinya tidak selamanya buram. Bila kita menengok kondisi perekonomian nasional, maka sudah ada tanda-tanda kemajuan signifikan. Indikator ekonomi makro, walaupun masih riil betul, sudah menecrminkan kearah stabilitas dan recovery yang cukup mantap. Karena itu, semestinya ini jangan diganggu lagi. Kita memang tak mungkin mengimpikan perubahan drastis, tapi kalau secara gradual saja tak terjadi tentu akan sangat disesalkan. Masa transisi tak boleh lama-lama. Termasuk transisi dalam kehidupan politik, sosial dan lain-lain. Kita percaya, tak selamanya akan terus seperti ini.
Diharapkan rencana/program tersebut dapat sebagai acuan pelaksanaan dalam menangani kristis ekonomi yang terjadi di Indonesia. Bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat, paling tidak sedikit lebih baik dan merata.

TUJUAN
Masalah pokok ekonomi muncul akibat tidak adanya keseimbangan antara kebutuhan manusia dan alat pemuas kebutuhan. Kebutuhan manusia akan selalu berkembang, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Sementara alat pemuas kebutuhan yang sebagian besar terdapat di alam sangat terbatas. Oleh karena itu, perekonomian dipandang perlu untuk ditata kembali agar tidak terjadi ketimpangan antara kebutuhan dengan jumlah dan kualitas barang yang diinginkan.
Jika diamati, sejalan dengan perkembangan/kemajuan peradaban manusia, maka tuntutan tidaklah cukup hanya sekedar makan, pakaian dan perumahan saja. Kemajuan peradaban manusia menuntut segala sesuatu yang sifatnya serba baru, cepat, berkualitas, praktis, ekonomis. Apalagi zaman sekarang semuanya serba canggih dengan alat-alat yang modern. Oleh karena itu, pemerintah sebagai pelaku ekonomi yang bertanggung jawab untuk segara mengatur kembali tatanan kehidupan ekonomi akan menggunakan system apa yang paling cocok dengan keadaan negara saat ini. Tujuannya adalah agar dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Indonesia. Salah satunya dengan meningkatkan pendapatan nasional. Dengan pendapatan nasional yang terus meningkat diharapkan kemakmuran masyarakat dapat diciptakan.
Namun demikian, terdapat beberapa kelemahan yang terjadi jika Negara hanya memfokuskan pada peningkatan pendapatan. Salah satunya adalah ketimpangan dalam distribusi pendapatan itu sendiri. Oleh karena itu untuk mengejar pendapatan yang tinggi, seringkali distribusi pendapatan tak diperhatikan oleh pemerintah atau orang-orang tertentu yang akan mengambil keuntungan sendiri, sehingga tercipta gap yang dalam antara penduduk yang berpendapatan tinggi dengan penduduk yang berpendapatan rendah.
Golongan kelas menengah dalam kapasitasnya sebagai pengusaha, birokrat, anggota lembaga legislative, plus aparat keamanan dan akademisi akan terlibat dalam proses reformasi sosial yang bertujuan, di bidang ekonomi, mencapai demokrasi ekonomi untuk menghilangkan kemiskinan rakyat. Ini akan berlangsung baik dipusat pemerintahan maupun di daerah.
Kebijakan pemerintah yang harus dikembangkan untuk penyederhaan dan keseimbangan ekonomi.
EKONOMI INDONESIA
Ekonomi berkembang sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat pada masa tertentu. Karena itu sistim perekonomian yang dilaksanakan dalam suatu Negara sejalan dengan keadaan masyarakat pada masa yang bersangkutan, dan selaras dengan tujuan Negara yang ingin dicapai.
Tahun 2004 semua akan terfokus pada penyelenggaraan pemilu yang bias jadi berlangsung tiga tahap. Dalam pengertian normative dan formal, jelaslah pemilu adalah sebuah tonggak bagi penciptaan momentum baru perubahan bangsa. Lewat pemilu semestinya akan muncul kepemimpinan nasional baru yang akan lebih memberi harapan serta komitmen-komitmen baru dalam konteks kerakyatan dan kebangsaan. Akan tetapi dengan system, kultur, dan substansi yang lebih kurang masih sama, apakah harapan seperti itu akan bias terpenuhi baik dalam dimensi politik, hokum, ekonomi maupun sosial, budaya, keagamaan dan masih banyak lagi. Kecemasan itu muncul dalam diskusi forum intelektual di kampus Undip Semarang yang memcoba mempridiksi 2004.
Diprediksi bursa saham tahun 2004 tetap akan menunjukkan grafik naik. Apalagi secara teknikal IHSG dan harga saham di BEJ tergolong lebih rendah jika dibandingkan dengan harga saham di Negara Asia lainnya. Dengan harga yang masih rendah tersebut akan menarik datangnya capital inflow asing ke Indonesia.
Sementara itu, fundamental dan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2004 diharapkan meningkat. Pemilu 2004 dapat momentum untuk membuktikan perbaikan fundamental ekonomi. Jika pemilu lancar tanpa ada gejolak keamanan, maka perdagangan saham tidak akan semakin terus meningkat. Pasalnya mnjelang pemilu perdagangan saham akan diwarnai investor yang melakukan wait and see pada kwartal I dan II.
Setelah kwartal III berdasarkan perkembangan politik perdagangan saham akan terlihat semakin membaik atau bahkan menurun. Harapan kita, pemilu 2004 berjalan lancar sehingga tidak akan sampai mengganggu pemulihan ekonomi yang masih dalam proses untuk menuju kearah yang lebih baik.
Penguatan rupiah merupakan indikasi stabilitas perekonomian Indonesia secara keseluruhan, sekaligus menandakan fundamental ekonomi cukup baik. Penguatan rupiah juga dipicu oleh sentiment positif akibat kepercayaan dan keyakinan investor dalam serta luar negeri terhadap proses pemilihan presiden putaran kedua.
Diharapkan penguatan rupiah terus berlanjut seiring dengan proses pemilu yang berlangsung lancer dan aman. Disamping itu, diharapkan penguatan rupiah dapat memicu arus modal asing dalam bentuk investasi langsung yang sangat penting artinya dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi.
Itulah sebenarnya yang kita harapkan, yakni investasi langsung masuk, bukan investasi portofolio yang sifatnya hanya sementara. Nilai tukar rupiah rata-rata selama tahun 2004 diperkirakan 8.800/dolar AS. Angka tersebut diperkirakan dari perubahan arah suku bunga internasional, factor fundamental ekonomi dan perkembangan risiko non ekonomi.
Pada tahun 2005, nilai tukar rupiah akan kembali membaik dan cenderung stabil pada tahun 2006. Salah satu alasannya adalah perkembangan kearah itu didukung oleh keterbentukan pemerintahan baru yang akan menumbuhkan ekspektasi positif dari masyarakat internasional dan domestik.
Sementara itu laju inflasi tahun 2004, kata dia, diperkirakan dapat mencapai 7 % yang dipacu oleh perkembangan nilai tukar rupiah melemah, harga minyak meningkat, dan kenaikan tarif telepon. Tahun inflasi diperkirakan menjadi 5,6 % akibat penguatan nilai tukar rupiah dan penurunan harga minyak.
Namun apabila ada penerapan kenaikan harga dari pemerintah maka inflasi dapat mencapai 6,5 % sampai 7.5 %.
Kemungkinan kenaikan suku bunga di AS oleh Bank Sentral (The Fed) tidak akan banyak mempengaruhi kenaikan suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI).
Kenaikan suku bunga di AS, tidak harus selalu berarti kenaikan suku bunga dalam negeri. Kebijakan menaikkan suku bunga SBI, dipengaruhi oleh banyak variable dan factor. BI melakukan riset sebulan sebelumnya guna menentukan apakah suku bunga SBI dinaikkan atau sebaliknya.
Inflasi yang terjadi pada bulan Mei 2000 ini tercatat sebesar 0,84 %. Secara akumulatif, inflasi sepanjang tahun 2000 (Januari-Mei) mencapai 2,35 %. Laju inflasi untuk tahun anggaran 2000, sejak 1 april 2000 sebesar 1,40 %.
Dari pemantauan Badan Pusat Statistik (BPS) di 43 kota, ada beberapa jenis barang dan jasa yang naik harganya, misalnya angkutan dalam kota, tariff listrik, emas-perhiasan. Akan tetapi ada juga beberapa barang yang mengalami penurunan, yaitu ikan segar, kretek filter, cabai rawit dan hasil pertanian lain”.
Mengenai perkiraan inflasi BPS sepanjang tahun 2000, bahwa diprediksikan akan terjadi inlasi sebesar 5%.
Pada bulan Mei 2000, tercatat di 35 kota mengalami inflasi, dan 7 kota mengalami deflasi. Inflasi tertinggi terjadi di Ambon sebesar 2,87 % dan terendah terjadi di Ternate sebesar 0,07 %. Sedangkan deflasi terbesar terjadi Pontianak sebesar minus 1,06 % dan terendah terjadi di Padang Sidempuan sebesar minus 0,07 %.
Belum hilang dari ingatan kita bangsa Indonesia, peristiwa yang sangat menyedihkan dan tak bermoral. ledakan bom di hotel Marriott Jakarta pada tahun 2003 dan tragedy Bali 2002.
Dan terjadi lagi peledakan bom di di depan Keduataan Besar Australia di kawasan Kuningan, Jakarta. Suatu peristiwa yang menguncang dunia, yang akan berdampak pada perekonomian di Indonesia.
Nilai rupiah merosot dan Indeks Harga Saham Gabungan IHSG di Bursa Efek Jakarta BEJ anjlok pasca ledakan tersebut. Sebenarnya sampai tahun 2004 situasi di Indonesia relative aman. Oleh karena itu ledakan ini menimbulkan reaksi pasar yang cukup kuat. Para pelaku pasar terkejut sehingga bias mengganggu sentiment pasar. Kepercayaan pasar akan pulih jika kepolisian bisa cepat membongkar tindakan tidak bermoral ini.
Tarif keekonomian listrik mesti memenuhi laba yang cukup untuk pertumbuhan. Laba dalam tariff keeonomian listrik yang ideal itu berkisar antara 10 dan 15 % dari tariff keekonomian.
Untung memang mesti, namun harus yang wajar-wajar. Kalau perusahaan, profitnya antara 10 hingga 15 %. Laba 10 hingga 15 % itu sudah masuk dalam perhitungan tariff keekonomian listrik. Laba sebesar 10 hingga 15 % itu dinilai sudah mampu memenuhi pertumbuhan listrik yang sangat berkisar antara 7 dan 8 %. Yang bias dikatakan PLN sendiri belum mendapat untung.
Tarif keekonomian listrik harus mencakup beberapa factor seperti fix cost yang berkaitan dengan investasi, gaji pegawai, bunga, dan fuel cost. Dari sejumlah factor tersebut, factor tertinggi adalah biaya bahan baker yang mencapai 60 % BPP.
Laba sangat tergantung dari investor kelistrikan, laba dapat berbeda-beda karena pandangan investor tentang country risk juga berbeda-beda. “yang memandang tinggi country risk, mereka akan mengambil rate of return yang besar pula.
Ada empat factor dalam perhitungan tarif keekonomian listrik. Yakni, mesti memenuhi biaya operasi, mampu memenuhi biaya depresi, cukup untuk membayar pajak, dan cukup memberikan laba.
Menanggapi ledakan ini, laju pertumbuhan perekonomian Indonesia akan cepat pulih kembali. Apakah hal ini mungkin terwujud ? Bila kepolisian sigap mengungkap kasus ini dan ledakan di Jakarta tidak disusul dengan rentetan ledakan di tempat-tempat lain di Indonesia, maka sependapat dengan tanggapan menko perekonomian itu. Yang bakal terpukul terutama adalah sector keuangan, yang konmstribusinya kecil bagi sector perekonomian Indonesia.
Meskipun setelah para pembom yang tidak bermoral ini melakukan aksi di Bali dan Marriott Jakarta, hambatan di sector keuangan tidak akan merambat ke sector riil. “Soalnya sector riil kita selama ini sudah cukup terganggu. Sudah berada di titik nadir. Apapun yang dilakukan, investasi di sector riil selama ini bertambah. Pendukung sector riil perekonomian adalah para pelaku Usaha Kecil Menengah. Mereka tidak terlalu merisaukan aksi-aksi teror. Kehidupan memaksa mereka akan terus melakukan bisnisnya”.
Sikap wait and worry
Dengan terpilihnya pemerintahan baru maka para penanam modal diharapkan akan pulih kepercayaannya sehingga berani berinvestasi di Indonesia. Sedangkan para pemodal dalam negeri diharapkan juga akan berani melakukan ekspansi usahanya. Namun dengan ledakan bom di Kuningan Jakarta, maka mereka bersikap wait and worry, menunggi dalam kecemasan.
Andaikan polisi lamban mengungkap perbuatan biadab ini, pemulihan ekonomimakan terhambat. Persoalan yang dihadapi Indonesia sebetulnya adalah persoalan keamanan. Rakyat sudah siap menerima perubahan politik, melakukan demokrasi dan menerima seberapa sakitnya penderitaan ekonomi. Kalau pihak keamanan mampu menciptakan situasi keamanan yang kondusif dan pemerintah mampu melakukan reformasi di dalam dirinya sendiri sehingga mampu memberikan pelayanan kepada investor, maka dampak ledakan kuningan tidak akan meluas.
Dalam sebuah publikasi yang terbit baru-baru ini, maka terungkap Indonesia adalah Negara yang paling lamban dan mahal dalam pengurusan Investasi di Asia Tenggara. Ditambah lagi dengan situasi keamanan yang runyam. Itu semua berdampak buruk terhadap minat para investor, bukan hanya investor asing tetapi juga dalam negeri. Mereka mengalihkan portofolio yang dengan mudah dapat ditarik kembali setiap saat, baik di pasar uang di dalam maupun di luar negeri.
Semua ini terutama akan menguntungkan pasar uang Singapura, salah satu pasar uang termodern di Asia. Apalagi ada perkembangan politik baru di Malaysia. Demokrasi mulai dibangun dengan pencabutan tuduhan terhadap Anwar Ibrahim. “Oleh karena itu kepolisian harus selekasnya mengungkap bom kuningan. Kalau tidak, maka aliran uang ke Asia Tenggara hanya akan mengalir ke Malaysia, Singapura dan Filipina”.
Suku bunga SBI, deposito, dan kredit semuanya menunjukkan tren menurun dalam 4 tahun terakhir. Suku bunga SBI dari Januari 2000 berfluktuasi yang semakin menurun. Suku bunga SBI pada akhir 2002 sebesar 13,02 % menjadi 8,48 persen pada Oktober 2003, dan menurun lagi menjadi 7,29 % pada Juli 2004. Penurunan tersebut diikuti oleh penurunan suku bunga kredit yang menurun dari 18 % pada tahun 2002, menjadi 16 % pada 2003, dan sekitar 13 % pada 2004. Implikasinya penyaluran kredit meningkat sampai September 2003 menjadi 412 triliun. Namun kenaikan tersebut didominasi oleh kredit konsumsi dan bukan kredit investasi yang pangsanya justru menurun (Bappenas, 2003). Hal ini dapat dimengerti bahwa, krisis ekonomi beberapa tahun terakhir menyebabkan kapasitas industri yang bekerja tidak penuh, sehingga kredit untuk investasi diduga baru akan mengikuti dibelakang penguatan ekonomi.

PERAN PEMERINTAH
Melihat fakta-fakta yang telah terjadi di diatas, peran pemerintah sangat dibutuhkan. Pemerintah berkewajiban dalam kegiatan ekonomi sebagaimana tertuang dalam pasal 33 ayat 2 UUD 1945, yang terkandung makna bahwa pemerintah berkewajiban untuk mengamankan dan mengelola cabang-cabang produksi yang penting agar jangan sampai dikuasai oleh individu yang nantinya hanya akan dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.
Bagaimana pemerintah memberikan solusi agar terjadi proses produksi yang efisien, menciptakan persaingan yang sehat dan adil serta menghilangkan hambatan-hambatan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi sehingga masyarakat tidak dirugikan dan efisiensi ekonomi dapat diciptakan. Dapat mengoptimalkan peranannya dalam mengoreksi ketidaksempurnaan pasar dengan menghilangkan seluruh hambatan yang mengganggu mekanisme pasar melalui regulasi, layanan public, subsidi dan insentif yang dilakukan secara transparan dan diatur dengan undang-undang (efisien).
Menciptakan keadilan dalam perekonomian, baik pada distribusi pendapatan maupun kesempatan dalam berusaha, selain itu, pemerintah berkewajiban mengangkat taraf kehidupan masyarakat banyak melalui proses pertumbuhan ekonomi dan program-program kesejahteraan yang mengangkat standar hidup minimum, sehingga tidak terjadi gap antara yang kaya dan miskin (keadilan).
Melalui beberapa kebijakan yang dikeluarkan pemerintah seperti kebijakan fiscal dan moneter, pemerintah dapat menciptakan stabilitas terutama dalam perekonomian. Stabilitas ini diperlukan karena tanpa adanya stabilitas, perekonomian tak dapat berjalan dengan baik. Stabilitas ini juga diperlukan guna menciptakan minat serta kepercayaan investor agar mau menanamkan modalnya di suatu Negara tertentu. Investor terutama dari luar negeri sangat membutuhkan jaminan modal yang mereka tanamkan tidak menjadi sia-sia (stablitas).




















PENUTUP
Perekonomian di Indonesia dikatakan masih terpuruk dan belum stabil, diharapkan pemerintah dapat segera memecahkan membuat solusi supaya perekonomian Indonesia pulih kembali. Dapat kepercayaan dari Negara luar. Golongan menengah Indonesia harus menjadi pelopor dalam reformasi social yang sebenarnya.
Dalam kaitannya dengan golongan menengah di sector pemrintah, yaitu para birokrat dan aparat lainnya dalam pemikiran neonstrukturalis yang menyebutkan perlunya suatu “an effective developmental state”. Dalam hal ini, golongan ini bersama elit kekuasaan harus mempunyai sifat dan perilaku yang berikut :
(1) Bebas dari kepentingan pihak manapun kecuali kepentingan rakyat banyak.
(2) Bebas dari godaan untuk memperkaya diri sendiri dan keluarga dengan menggunakan kekuasaan yang dipegangnya.
(3) Menganut suatu ideology politik yang memihak rakyat banyak, pro kepada keadilan, anti penindasan, anti feodalisme, nepotisme dan despotisme, menjunjung tinggi integritas, menghargai kerja nyata dan commited terhadap emansipasi kemanusiaan untuk semua orang.
(4) Tidak melaksanakan pemerintah Negara sebagai suatu soft-state, yaitu suatu pemerintahan yang lemah dan tidak berani melaksanakan tindakan hokum terhadap segala bentuk penyimpangan yang menghambat proses transformasi social yang hakiki;
(5) Menjalankan suatu tatanan politik yang betul-betul demokratis dimana system checks and balances berjalan.
(6) Mempunyai kepemimpinan politik yang bertanggungjawab dan accountable terhadap political masters, yaitu rakyat;
(7) Berani melaksanakan suatu reformasi social yang antara lain melakukan restrukturisasi penguasaan asset ekonomi, reformasi agrarian dalam rangka keadilan social.
(8) Pemikiran neonstrukturalis mengenai pembanguan juga sangat menitikberatkan pembentukan suatu sistim social budaya yang mampu menghasilkan sumber daya atau human capital yang berkualitas tinggi, tangguh dan berwatak social. Lembaga-lembaga pendidikan bukan hanya menjadi pusat-pusat pembentukan manusia yang punya kemmapuan teknis, tetapi juga menjadi pusat-pusat pembentukan manusia yang berwatak yang menjunjung tinggi karya-karya yang bersifat manusiawi atas dasar kerakyatan.
Selama sifat-sifat dan perlakuan tersebut selalu dipunyai, insya Allah bangsa Indonesia akan sejahtera. Tidak lagi adanya gap yang dalam antara penduduk yang berpendapatan tinggi dan rendah. Kepercayaan asing masih tertanam pada bangsa Indonesia.








































REFERENSI


Bambang Setiaji (2004), “Prospek Ekonomi Kerakyatan”
Pengajar FE Universitas Muhammadiyah Surakarta.

John Tafbu Ritonga. (2004), “Ledakan Bom Dan Dampaknya Bagi Kinerja Perekonomian Indonesia”. Bom dan Ekonomi Indonesia. September. http://www.rnw.nl/rnesi/html/bom dan ekonomi indonesia.html.

______. (2004), “Optimisme dan Pesimisme Pada Tahun 2004”,
Suara Merdeka,Tajuk Rencana, 2 Januari.

______. (2004), “Penguatan Rupiah Indikasi Stabilitas Ekonomi”,
Harian Suara Merdeka. 16 September.

Sritua Arief (2004), “Penguatan Ekonomi Kerakyatan”.
(Penerbit :Yayasan Sritua Arief)

______. (2004), “Tahun Ini IHSG Diharapkan Terus Menguat”,
Harian Suara Merdeka, 2 Januari.

Wiji Purwanto, dkk. (2001). “Pengantar Ekonomi 2 SMU”.
Maret. (Jakarta : Penerbit Yudhistira).

Tidak ada komentar:

Posting Komentar